Kamis, 17 May 2012
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa, budaya dan agama serta kekayaan yang melimpah di bidang ilmu pengetahuan, seni dana sastra berikut pengembangan-pengembangannya. Sebagai potensi nasional semua itu memerlukan adanya perlindungan yang memadai terhadap kekayaan intelektual khususnya ciptaan yang lahir dari keanekaragaman dan kekayaan tersebut.

Perkembangan dibidang teknologi perekaman, telekomunikasi dan informasi digital yang demikian pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir, telah menuntut adanya peningkatan perlindungan yang memadai baik bagi pencipta maupun Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Apabila tuntutan tersebut ditangani secara serius termasuk diantaranya dengan menyediakan system pengaturan yang baik, sendi-sendi kehidupan dan perekonomian Indonesia akan meningkat, dan kredibilitas citra bangsa yang baik akan tetap terjaga didunia internasional

   

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)

Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun yang bermutu tinggi serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perumnas didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.

Lampiran
Download this file (Lamp-SrtRPP Harmonisasi.doc)Lampiran[ ]63 Kb
Download this file (RPP PERUM PERUMNAS-16-1-12 (Autosaved) (Recovered).doc)RPP Perum Perumnas[ ]263 Kb
   

RPP tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Kesehatan masyarakat veteriner sebagai salah satu komponen dari kesehatan hewan dalam arti luas adalah segala urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam mencegah dan mengendalikan penularan penyakit hewan kepada manusia (zoonosis) melalui hewan dan produk hewan dalam bentuk pangan asal hewan, yaitu daging, susu, dan telur, serta produk hewan non pangan, seperti kulit, bulu, tanduk dan tulang.

Kesehatan masyarakat veteriner juga mempunyai peranan dalam menjamin keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan dari resiko tercemar bahaya biologis, kimiawi, dan fisik, serta kerusakan akibat penanganan yang kurang higienis pada rantai produksi, dan kehalalan produk hewan bagi yang dipersyaratkan. Dengan kata lain, kesehatan masyarakat veteriner meliputi penjaminan hygiene dan sanitasi, penjaminan produk hewan, serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis.

   

Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien, dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Dengan adanya SOP, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan, maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik.

Lampiran
Download this file (SOP.doc)Rancangan SOP[ ]439 Kb
   

Halaman 1 dari 56 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
PAN usulkan revisi UU Pilpres

Partai Amanat Nasional menyarankan agar ​Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden sebaiknya direvisi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Bidang Pemenangan Pemilu, Viva Yoga Mauladi mengemukakan hal itu di Jakarta, Selasa,...

Selengkapnya ...
Tjahjo: perlu buka keran bahas RUU PM

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah dan DPR RI perlu membuka keran pembahasan revisi terhadap UU tentang Peradilan Militer yang sejak 2004 hingga sekarang dalam keadaan tanpa adanya pemecahan. Dewan Perwakilan...

Selengkapnya ...
Revisi Aturan Larangan Ekspor Bahan Mineral Mentah

Aturan larangan ekspor mineral mentah yang tertuang dalam Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012 diminta untuk direvisi ulang. Pasalnya, perusahaan tambang belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan peraturan tersebut karena belum diajak bicara. Hal ini diungkapkan...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Kamis May 17, 2012 @14:00 -
RPP tentang PNBP Kementerian Kesehatan
Senin May 21, 2012 @08:00 -
RPerpres tentang Cocoa
Selasa May 22, 2012 @08:00 -
RUU tentang Bahan Kimia
Rabu May 23, 2012 @08:00 -
RPP tentang Perikanan
Kamis May 24, 2012 @08:00 -
RPP tentang Penenpatan Tenaga Kerja Indonesia
Selasa May 29, 2012 @08:00 -
RPP tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Tentang Kode Etik Pegwai Pemasyarakatan   File: ...

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar ...

Pencarian

PUU ANTI KORUPSI

Parameter Gender

UU-P3

Mahkamah Konstitusi

Kalender Kegiatan

May 2012
S S R K J S M
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 835 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini78752
mod_vvisit_counterKemarin77133
mod_vvisit_counterMinggu ini297964
mod_vvisit_counterMinggu Lalu542980
mod_vvisit_counterBulan ini1389200
mod_vvisit_counterBulan Lalu2697307
mod_vvisit_counterTotal71744494

Hari ini: 17 May 2012

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.info
www.djpp.depkumham.go.id